PEREKONOMIAN INDONESIA (PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT DAN PENGELUARAN PEMERINTAH)

BAB X

PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

                                                                        

Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi dalam 30 tahun terakhir atau lebih di Indonesia telah dan sudah menghasilkan pertumbuhan dan perubahan ring Ekonomi-ekonomi skala besar urbanisasi. Perubahan urbanisasi skala besar menyerupai ini tidak Istimewa untuk terjadi di Indonesia, hal ini adalah fenomena global. sebagai pembangunan ekonomi atau pertumbuhan terus berlanjut, masyarakat di kawasan pedesaan akan terus tiba ke daerah-daerah perkotaan atau kota-kota besar. Disertakan bersama adanya pertumbuhan ekonomi tersebut, maka membawa dampak yang baik terutama dalam hal kemiskinan, masyarakat sebagian besar higienis dari kemiskinan.kota Metropolitan menyerupai Jakarta sanggup menunjukkan iming-iming pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, perawatan kesehatan, dan mereka berkontribusi  terhadap penduduk yang menganggur untuk di sediakan lapangan pekerjaan.

Bahwa tingkat penghasilan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan sangat jauh tidak serupa, serta demikian dilihat dari penghasilan per kapita jauh lebih tinggi masyarakat perkotaan di bandingkan dengan masyarakat pedesaan, maka secara otomatis pengeluaran konsumsi masyarakat desa dan  masyarakat kota juga akan tidak serupa. Sedangkan untuk pendapatan kawasan antara desa, kabupaten, profinsi bahkan jenjang yang lebih atas juga memiliki jumlah nominal masing-masing pada setiap daerah.

1.      PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT

Pengeluaran Konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan dengan hurup C (Consumption). Pengeluran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim dilambangkan dengan hurup S (Saving). Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Dilain pihak jika tabungan semua orang dalam suatu negara dijumlahkan hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut.

Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Dan tabungan nasional merupakan sumber dana investasi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makroagregat pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Jadi bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut hasrat marjinal untuk berkonsumsi (Marginal Propensity to Consume, MPC).

Sedangkan nisbah besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut hasrat marjinal untuk menabung (Marginal Propensity to Save, MPS). Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya relatif belum mapan, biasanya angka MPC mereka relatif besar, sementara angka MPS mereka relatif kecil. Artinya jika mereka memperoleh tambahan pendapatan maka sebagian besar tambahan pendapatannya itu akan teralokasikan untuk konsumsi. Hal sebaliknya berlaku pada masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah relatif lebih mapan. Perbedaan antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan antara negara maju dan negara berkembang bukan hanya terletak dalam atau dicerminkan oleh perbandingan relatif besar kecilnya MPC dan MPS, akan tetapi juga dalam pola konsumsi itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya lebih didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasikan ke kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

A.    PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT

·Beberapa pandangan jago mengenai sikap konsumen antara lain :
yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman dan Kanuk Istilah sikap konsumen diartikan sebagai sikap yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa 1994)

·Perilaku konsumen yaitu tindakan yang pribadi terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dam menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. (Engel, Blackweel, dan Miniard; 1993)

·Perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan  dan acara fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, memakai dan menghabiskan barang atau jasa. (Loudon dan Della-Bitta; 1984)

·Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan memakai barang-barang ekonomi dan jasa, disebut sikap konsumen. (Winardi,1991)

·Perilaku yang dikaitkan dengan preferences dan possibilities yaitu sikap konsumen. (Deaton dan Muellbawer, 1986)

·Perilaku konsumen yaitu pengkajian dari sikap insan sehari-hari (Mullen dan Johnson, 1990)

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan yaitu perilaku konsumen di semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada ketika sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa sesudah dan sudah melaksanakan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi.

Penurunan proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam membentuk permintaan agregat menyiratkan dua hal. Pertama, tugas tabungan masyarakat terahdap pendapatan nasional semakin besar. Kedua, tugas sector-sektor pemanfaatan lain dalam membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sector pembentukan modal atau investasi dan sector ekspor-impor.

Dalam perekonomian ada beberapa pendekatan yang mempelajari sikap konsumen, antara lain pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Penjelasan masingmasing sebagai berikut :

·   Pendekatan Tradisional

Menurut pendekatan ini, setiap barang memiliki dayaguna atau utilitas, oleh alasannya yaitu barang tersebut niscaya memiliki kemampuan untuk menyajikan kepuasan kepada konsumen yang memakai barang tersebut. Makara bila orang meminta suatu jenis barang, intinya yang diminta yaitu dayaguna barang tersebut.

·   Pendekatan Modern

Pendekatan ini memakai analisa regresi yang secara mudah digunakan untuk memperkirakan permintaan

2.      PENGELUARAN PEMERINTAH

Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin intinya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran kapital. Sedangkan pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik

A.          Intervensi (campur tangan) dan  fungsi  ekonomi pemerintah

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah sanggup dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu :

a)      Peran Alokasi Pemerintah

Setiap orang atau masyarakat selalu memiliki prefensi tertentu terhadap barang-barang atau jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Barang ekonomi berdasarkan perutukannya, sanggup dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Barang pribadi yaitu barang yang sanggup dimiliki atau dinikmati secara pribadi, oleh perorangan atau sekelompok orang, memiliki harga yang terperinci dan diperoleh melalui proses transaksi jual-beli. Barang sosial yaitu barang yang mengandung sifat-sifat sebaliknya, tidak sanggup dimiliki oleh pribadi dan tidak dinikmati secara pribadi. Contoh lengkap barang atau jasa sosial contohnya yaitu jalan umum, jembatan, pertahanan, dan keamanan negeri. Barang-barang semacam ini tidak unik dan menarik bagi masyarakat atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya alasannya yaitu tidak bisa dijual dan biaya awal yang cukup tinggi. Pemerintah harus turun tangan sendiri untuk menyediakan barang atau jasa sosial. Biasanya ditangani oleh instansi teknis pemerintah menyerupai departemen atau forum nondepartemen atau melalui perusahaan negara. Atau pengadaannya dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun biasanya pemerintah harus memberi subsidi untuk itu. Barang-barang  tadi begitu tersedia, pada umumnya sanggup dinikmati oleh setiap orang secara Cuma-Cuma tanpa harus membayar. Pemerintah sendiri sebagai pemasok tidak sanggup menjualnya, Istimewa untuk bisa mengambil retribusi atau iuran kepada yang memakai atau menikmati.

Akibat sampingan (side effects) dalam kegiatan ekonomi yang dimaksud sanggup bersifat positif, sehingga turut dinikmati oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam pengadaannya. Atau bersifat negatif, sehingga secara tidak sengaja terpaksa harus ditanggung oleh masyarakat. Akibat-akibat sampingan (dampak positif dan dampak negatif) demikian dikenal dengan istilah eksternalitas.

b)      Peran Distribusi Pemerintah

Pemilikan sumber daya dan peluang ekonomi di setiap negeri seringnya tidak setara. Tanpa kesenjan cubo cubo “anugrah awal” pun (initial endowment, maksudnya kesenjan cubo cubo kepemilikan sumber daya dan peluang) ketimpangan penikmatan atau pinjaman dan dukungan hasil sanggup terjadi. Oleh karena itu, ketidakmerataan dalam bentuk apapun, haruslah dikurangi  atau ditiadakan. Kepemilikan sumber daya dan peluang ekonomi akan cenderung mengkosentrasikan kekuatan atau kekuasaan ekonomi di tangan pihak tertentu (lapisan masyarakat, wilayah, sektor) tertentu.

Ketidakseimbangan daya tawar sanggup melemahkan pasar. Permintaan bisa merosot tanggapan ketidakmampuan kalangan kosumen menjangkau harga anjuran yang dilambungkan oleh kalangan produsen. Pada gilirannya perekonomian secara makro turut terimbas dampaknya. Dalam perspektif nonekonomi, ketidakmerataan ekonomi potensial menimbulkan keresahan sosial.

Peran distribusi pemerintah sanggup ditempuh dengan baik melalui jalur penerimaan maupun jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan pemerintah mengenakan pajak dan mengambil sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil-proporsional. disertakan bersama pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

c)      Peran Stabilitas pemerintah

Tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah problem yang timbul, bahkan adakala tidak bisa menuntaskan problem mereka sendiri. Masalah yang secara objektif kalangan swasta tidak berdaya mengatasi contohnya yaitu kalau perekonomian negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor. Sedangkan pola objektif dimana pihak swasta tidak bisa menuntaskan problem mereka sendiri contohnya dalam kasus tingginya tingkat suku bunga perbankan, atau perang harga tanggapan politik dumping yang dilakukan oleh perusahaan tertentu dalam suatu industri. Campur tangan pemerintah berperan strategis untuk memecahkan permasahan-permasalahan menyerupai itu, biar perekonomian kembali stabil.

d)     Peran Dinamisatif pemerintah

Peran dinamisatif pemerintah diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu menyerupai penerbangan pesawat-pesawat komersialnya ke jalur gres yang masih “kering”, atau pemekaran kota dengan jalan antara lain dengan memindahkan pusat kegiatan pemerintahan kawasan ke lokasi baru, serta dalam bentuk pemercepatan pertumbuhan bidang bisnis tertentu, contohnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke bidang bersangkutan.

Argumentasi bahwa pemerintah harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena pemerintah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka mereka merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 

Keempat macam peranan pemerintahan tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan persehubunganan kebijakan. Contoh lengkap nya : dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, biar permintaan agregat terkendali sehingga tidak tambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau pihak atau sektor yang harus dimemberi pinjaman sanggup turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah sanggup menjalankan distributifnya. Contoh lengkap nya : pelaksanaan peran dinamisatif mungkin mengundang kontroversi internal. Apabila pemerintah terlalu hiperbola dalam meyakini kemampuannya sebagai dinamisator, maka yang berkembang berkat kebijaksanaannya boleh jadi Istimewa untuk tebatas pada lembaga-lembaga di jajarannya (instansi teknis dan perusahaan-perusahaan negara). Di lain pihak, dinamika lembaga-lembaga masyarakat dan perusahaan swasta justru terpasung.

B.     FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENINGKATAN PENGELUARAN PEMERINTAH

Ada beberapa hal yang mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Sadono Sukirno (1984), besarnya pengeluaran pemerintah tergantung kepada faktor-faktor yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial dan politik.

·       Faktor yang bersifat ekonomi, yaitu berafiliasi dengan tujuan dalam pencapaian pemanfaatan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan sanggup berjalan dengan pesat. Masalah ini harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan mendesak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi maka salah satu cara yaitu dengan melaksanakan pinjaman-pinjaman dari masyarakat, badan-badan  keuangan dari dalam maupun luar negeri ataupun dengan mencetak uang baru.

·     Faktor yang bersifat sosial dan politik, yaitu faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, menyerupai memperkuat pertahanan dan keamanan, memberi bantuanan-memberi bantuanan sosial, memberi bantuanan musibah tragedi alam, menjaga kestabilan politik dan lain-lainnya. Sedangkan berdasarkan Brownlee et.al (1960), menunjukan bahwa faktor yang mengakibatkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintah itu ada 4 (empat) alasan yaitu:

1) Suatu kenaikan didalam “general level of price”, disini dimaksudkan kalau tidak terjadi perubahan dari jumlah barang-barang serta jasa-jasa dan kalau transfer payment yang dilakukan pemerintah diduga akanmengakibatkan kenaikan harga pada umumnya.

2)  Kenaikan pertambahan penduduk dan pembukaan daerah-daerah baru. Hal ini menyangkut dengan bertambahnya permintaan jasa-jasa pemerintah, bertambahnya permintaan pendidikan, berkembangnya jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, akomodasi kesehatan dan lain-lain.

3) Kenaikan permintaan untuk jasa-jasa pemerintah contohnya meningkatnya urbanisasi, meningkatnya permintaan air minum, listrik, balai-balai pengobatan, yaitu juga penyebab membengkaknya anggaran pengeluaran pemerintah.

4) Peperangan dan keamanan, ini yaitu faktor yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dan negara terhadap serangan-serangan baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli peralatan barang, pembayaran untuk para veteran, membayar utang-utang perang, biaya pengobatan, dll yaitu cuilan terbesar dari pengeluaran anggaran ini.

C. AKIBAT DARI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
Pada negara-negara yang sedang berkembang kegiatan-kegiatan pemerintah memang sangat diharapkan dalam mengalokasikan resources terutama, pendistribusian pendapatan, melaksanakan transfer dari pemerintah pada masyarakat dan dari masyarakat pada pemerintah. Agar sanggup terlaksananya kegiatan ini adakala dari masyarakat diharapkan kerelaannya menyerahkan resourses yang mereka miliki. Hyman (1987) menyampaikan bahwa kegiatan pengeluaran pemerintah itu akan membawa imbas yang penting dalam kegiatan perekonomian dan juga berakibat pada bidang politik, yaitu:

1)    Terjadinya keseimbangan politik

Pengeluaran pemerintah menimbulkan terjadinya keseimbangan diantara barang-barang dengan jasa-jasa pemerintah serta tergantung juga kepada kebijaksanaan dalam penetapan pajak dari barang dan jasa-jasa itu. Kebijaksanaan sistem perpajakan yang terlalu sangat mempengaruhi masyarakat terutama pada masa pemilihan umum.

2)   Terjadinya keseimbangan pasar pada umumnya dan adanya efisiensi dan resources yang digunakan masyarakat. Setiap pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi harga barang-barang dan jasa-jasa yang berlaku di pasar bebas sehingga akan mempengaruhi tingkat efisiensi di dalam pengelolaan sumber-sumber yang digunakan masyarakat.

3)    Pendistribusian pendapatan

Pendistribusian yang dilakukan pemerintah bukanlah berarti diperoleh dengan cara mengambil pendapatan seseorang kemudian membagikannya  pada orang lain. Jika hal ini terjadi maka daya beli orang tersebut menjadi berkurang sehingga mempengaruhi permintaan dan akan mempengaruhi pula harga pasar. Dalam kenyataannya pemerintah memakai kebijaksanaan pengeluaran-pengeluaran sedimikian rupa dalam mempengaruhi barang dan jasa, tidak mengurangi penghasilan masyarakat serta terjadinya pendistribusian pendapatan yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

https://agrma.wordpress.com/2011/03/03/pengeluaran-konsumsi-masyarakat-dan-pemerintah/

https://kisikisisoaldanmateripelajaran414.blogspot.com/2017/12/makalah-ekonomi-pengeluaran-konsumsi.html

https://www.academia.edu/19741915/pengeluaran_konsumsi_masyarakat_dan_pemerintah_MARATUN

Dibuat oleh :

SAFIRA NURULITA

1EB01

NPM : 26218435